Kekerasan Pemukim di Tepi Barat dan Perdebatan Uni Eropa yang Mandek soal Sanksi terhadap Israel

Program dibuka dengan panen zaitun tahunan, saat, menurut program ini, para pemukim Israel setiap tahun menyerang petani Palestina yang berusaha memanen di tanah mereka sendiri. Program melaporkan bahwa tahun ini kekerasan lebih parah dari biasanya menjelang pemilu Israel yang sangat menentukan pada 27 Oktober. Mengutip badan kemanusiaan PBB, program menyebutkan bahwa sedikitnya 23 warga Palestina telah tewas dalam serangan semacam itu sepanjang tahun ini.

Menurut program ini, ada satu insiden yang "tidak bisa diabaikan" oleh Uni Eropa. Pada 17 Oktober, para pemukim Israel menyerang seorang wali kota Prancis yang sedang berkunjung ke Tepi Barat sebagai bagian dari konvoi diplomatik Eropa. Sebagian serangan itu terekam kamera. Meski demikian, pemerintahan Benjamin Netanyahu mempertanyakan insiden tersebut, meminta lebih banyak bukti, dan menyebutnya sebagai kampanye fitnah terhadap Israel. Uni Eropa mengecam serangan itu. Menurut program ini, peristiwa tersebut membuat Brussel berada dalam posisi yang semakin tidak nyaman.

Program ini menggambarkan dilema Uni Eropa sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Uni Eropa berusaha menyeimbangkan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri dengan penentangan terhadap apa yang oleh program ini disebut sebagai pelanggaran hukum internasional yang terus-menerus dilakukan Israel.

Program ini menyatakan bahwa Israel jelas telah melanggar hukum internasional dalam kampanye militernya di Gaza. Program mencatat bahwa kelompok-kelompok hak asasi manusia, para pakar genosida, dan sebuah komisi penyelidikan independen PBB secara luas menganggap kampanye tersebut sebagai genosida. Komisi penyelidikan itu, menurut program, mencapai kesimpulannya pada September 2025. Program menambahkan bahwa PBB maupun Mahkamah Internasional sama-sama menganggap pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur melanggar hukum. Israel telah menduduki wilayah tersebut sejak 1967, dan selama bertahun-tahun warga Israel yang makin radikal membangun dan memperluas permukiman di sana serta mengusir warga Palestina.

Sekitar sepekan sebelum kesimpulan komisi penyelidikan PBB itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada Parlemen Eropa bahwa ia mendukung penangguhan perdagangan bebas dengan Israel. Saat itu ia mengakui sulitnya situasi politik: "Saya sadar akan sulit untuk mendapatkan suara mayoritas, dan saya tahu bahwa tindakan apa pun akan dianggap terlalu berlebihan oleh sebagian pihak dan terlalu sedikit oleh pihak lain."

Program ini menyebutkan bahwa Uni Eropa berada dalam kebuntuan sejak saat itu. Spanyol menjadi pihak yang paling gigih mendorong tindakan yang lebih tegas. Pada April tahun ini, Irlandia, Slovenia, dan Spanyol meminta diadakannya perdebatan mengenai pengakhiran Perjanjian Asosiasi Uni Eropa–Israel dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa. Swedia, Belanda, dan Belgia mendukung permintaan tersebut. Namun, bagi Italia dan Jerman, mengakhiri perjanjian itu sama sekali tidak bisa dipertimbangkan.

Program ini berpendapat bahwa kecenderungan Uni Eropa memilih diplomasi ketimbang sanksi mengandung risiko. Program mengutip seorang perwakilan European Middle East Project, sebuah lembaga kajian sekaligus LSM, yang mengatakan bahwa dukungan tanpa syarat terhadap Israel "menggiring Israel ke dalam perang permanen, pendudukan Palestina yang tak berkesudahan." Narasumber yang sama menolak argumen bahwa Israel merupakan bagian, atau pos terdepan, dari peradaban Barat. Menurutnya, perilaku pemerintah Israel melanggar atau mengabaikan "nilai-nilai dasar peradaban," sehingga argumen tersebut "tidak dapat dipertahankan."

Program kemudian menjelaskan mengapa hubungan dagang ini penting. Pasal 2 Perjanjian Asosiasi Uni Eropa–Israel mewajibkan kedua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. Narator mengatakan bahwa keduanya tidak dihormati, yang menurut pandangan program ini memberi Uni Eropa dasar untuk mengakhiri atau setidaknya menangguhkan perjanjian tersebut. Langkah itu, menurut program, "akan memukul Israel dengan keras."

Perjanjian ini ditandatangani pada 1995, di tengah optimisme setelah Perjanjian Oslo, "ketika semua orang ingin percaya pada perdamaian abadi di Timur Tengah." Perjanjian ini mulai berlaku pada Juni 2000 dan membentuk kerangka hukum bagi perdagangan bilateral. Kawasan perdagangan bebasnya mencakup barang manufaktur, produk farmasi, dan produk pertanian. Perjanjian ini juga membuka akses ke kontrak-kontrak publik, memungkinkan kedua pihak menghimpun dana bersama untuk penelitian ilmiah, dan sejak itu telah diperluas hingga mencakup program pertukaran pelajar Erasmus.

Program ini menyajikan angka-angka perdagangan berikut:

• Perdagangan barang antara Uni Eropa dan Israel melampaui €43 miliar pada 2025.
• Uni Eropa menjual sekitar €11 miliar lebih banyak ke Israel daripada yang dibelinya dari Israel.
• Jerman adalah eksportir Uni Eropa terbesar ke Israel, disusul Belanda dan Italia.
• Irlandia adalah pengimpor terbesar dari Israel.
• Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel, dengan porsi hampir sepertiga dari total perdagangannya pada 2025.

Narator mengatakan bahwa ketergantungan ini memberi Uni Eropa daya tawar politik. Perwakilan European Middle East Project berpendapat bahwa Eropa memiliki perangkatnya, tetapi tidak memiliki kemauan politik untuk menggunakannya, karena sekelompok negara telah menghalangi setiap upaya. Akibatnya, menurutnya, Eropa "terdegradasi hanya menjadi pembuat pernyataan." Selama bertahun-tahun Eropa menyatakan keprihatinan atas hal-hal seperti perluasan permukiman, dan menurut penuturannya, pernyataan-pernyataan itu selalu diabaikan.

Karena tidak ada tindakan bersama Uni Eropa, program melaporkan bahwa sejumlah negara bertindak sendiri-sendiri. Mereka tidak dapat keluar dari Perjanjian Asosiasi secara sepihak, tetapi mereka bisa menghentikan impor barang yang diproduksi di permukiman Tepi Barat, biasanya bahan pangan seperti kurma, jeruk, dan minyak zaitun. Irlandia, Belanda, dan Spanyol telah melarang impor semacam itu. Prancis, Polandia, dan Swedia sedang menyusun undang-undang serupa. Program menyebutkan bahwa negara-negara ini berharap dapat mendorong Brussel mengambil sikap yang lebih keras.

Uni Eropa telah mengambil beberapa langkah terhadap para pemukim. Pada 2024, untuk pertama kalinya Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada pemukim Israel yang terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat. Hungaria kemudian memblokir sanksi lanjutan hingga Mei tahun ini, ketika Uni Eropa mengumumkan kesepakatan politik untuk menjatuhkan sanksi kepada "pemukim ekstremis Israel dan entitas-entitasnya."

Program melaporkan bahwa kekerasan meningkat seiring para pemukim melanjutkan apa yang disebut program ini sebagai perampasan tanah di seluruh Tepi Barat. Pemerintah Israel juga memajukan proyek permukiman E1 yang kontroversial di sebuah kawasan strategis di sebelah timur Yerusalem. Menurut program ini, E1 akan memutus hubungan antara bagian utara dan selatan Tepi Barat serta membelah wilayah Palestina menjadi dua, sehingga negara Palestina yang layak menjadi "semakin sulit diwujudkan." Sejumlah negara anggota Uni Eropa dan negara Barat lainnya telah mengkritik keras rencana tersebut.

Program ini menampilkan Inggris sebagai contoh tindakan yang belum mampu diimbangi Uni Eropa. Pada awal September, para pejabat Inggris mengumumkan di Parlemen larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan. Mereka juga mengumumkan langkah-langkah terhadap perusahaan dan individu tertentu yang menyediakan jasa konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau properti untuk perluasan permukiman. Seorang pejabat memperingatkan bahwa mereka yang membiayai atau memfasilitasi permukiman ilegal "akan menghadapi kekuatan penuh sanksi Inggris." Menurut program ini, Israel membalas dengan menutup konsulat Inggris di Yerusalem.

Ketika ditanya apa yang dapat dicapai oleh langkah-langkah tersebut, perwakilan European Middle East Project mengatakan bahwa langkah itu mungkin merupakan langkah pertama yang memiliki efek jera nyata bagi perusahaan dan bank yang terlibat dalam pembangunan permukiman. Ia menyebutnya sebagai jalur menarik yang "sejauh ini belum mampu ditiru oleh negara-negara Eropa."

Program ini mengumumkan sebuah liputan dari mantan rekan di ARTE, yang kini menjadi koresponden di Yerusalem untuk sebuah stasiun televisi Spanyol, tentang bagaimana Israel menanggapi "permainan catur diplomatik" ini. Segmen tersebut tidak terdapat dalam transkrip.

Bagian terakhir membahas tekanan publik. Sebuah Inisiatif Warga Eropa yang menyerukan penangguhan perdagangan dengan Israel resmi diluncurkan pada Januari tahun ini. Menurut program ini, inisiatif tersebut telah mengumpulkan lebih dari 1,3 juta tanda tangan, sebagian besar dari Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, dan Polandia. Karena telah melampaui ambang batas satu juta, tanda tangan tersebut akan diverifikasi dan Komisi Eropa wajib memberikan tanggapan.

Program menyebutkan bahwa LSM-LSM memandang inisiatif ini sebagai titik balik, apa pun hasilnya. Perwakilan European Middle East Project berpendapat bahwa "tabu untuk membicarakan sanksi, untuk menerapkan sanksi terkait Israel, telah terpatahkan." Menurutnya, akan sangat sulit untuk kembali ke keadaan seperti biasa dan memulihkan tabu tersebut, meskipun sebagian aktor Eropa menginginkannya. Dalam pandangannya, Eropa telah membayar "harga reputasi yang sangat besar" atas dukungan yang tampak, dan keterlibatannya, dalam perang Israel di Gaza.

Program ini ditutup dengan menyebutkan topik-topik yang tidak dibahas, seperti pengiriman senjata Jerman ke Israel dan pasokan teknologi Israel ke Eropa. Program membiarkan pertanyaan utamanya tetap terbuka: Uni Eropa memiliki daya tawar terhadap Israel, tetapi belum sepakat apakah akan menggunakannya.