Valencia Mengesahkan "Prioritas Nasional": Undang-Undang Vox yang Mewajibkan Warga Asing Menunggu Bertahun-tahun untuk Mengakses Bantuan

Di sebuah perkumpulan pengungsi di Valencia, liputan ini menampilkan sosok yang, menurut narasinya, ditemui di sana setiap hari. María Camila Salazar adalah warga Kolombia yang telah tinggal di wilayah tersebut selama dua tahun. Dokumennya lengkap dan ia bekerja, tetapi undang-undang baru mewajibkannya menunggu lima tahun sebelum dapat mengajukan permohonan perumahan sosial, sebuah syarat yang tidak berlaku bagi warga Spanyol.

Salazar menjelaskan sudut pandangnya: ini bukan soal meminta bantuan keuangan begitu saja. Jika ia bekerja dan membayar jaminan sosial, artinya "memenuhi kewajiban sesuai hukum", ia merasa seharusnya memiliki hak yang sama dengan warga Spanyol.

Ángela Pedraza memimpin perkumpulan tersebut, dan baginya, undang-undang prioritas nasional akan membawa konsekuensi yang buruk sekali. Ia menggambarkan situasi orang yang baru tiba: sambil berusaha menetap, mereka menghadapi pasar perumahan yang sulit dan biaya hidup yang terus meningkat, sehingga bisa saja tiba-tiba membutuhkan bantuan. Pada saat itu, menurut Pedraza, jawabannya adalah mohon maaf, tetapi mereka harus membuktikan telah tinggal di wilayah tersebut setidaknya tiga tahun. Untuk bantuan sewa, tambahnya, syaratnya bahkan bisa mencapai tujuh tahun. Kesimpulannya, dengan tenggat waktu seperti itu, orang-orang ini tidak akan pernah keluar dari situasi rentan.

Undang-undang regional ini dipungut suara pada 22 Juli di Parlemen Valencia dan merupakan buah karya Vox, partai sayap kanan ekstrem, yang mengusungnya dengan slogan "Prioritas nasional berdasarkan undang-undang". Menurut liputan ini, Vox berhasil memaksakan kebijakan tersebut kepada kubu konservatif: Partai Rakyat menuruti tuntutannya agar dapat meloloskan anggaran mereka.

Vox tidak berniat berhenti di tingkat daerah otonom. Seorang perwakilan partai mengakui bahwa saat ini ada batasan, yaitu peraturan perundang-undangan nasional—undang-undang keimigrasian dan undang-undang perumahan—tetapi ia menegaskan bahwa jika mereka berhasil memimpin pemerintahan nasional, mereka akan berupaya mencabut undang-undang tersebut dan juga menerapkan prioritas nasional di sana, yaitu "pertama, dan diutamakan, warga Spanyol".

Pihak oposisi kiri mengumumkan akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan menuding undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Seorang hakim yang diwawancarai dalam liputan ini menilai gugatan itu bisa berhasil, meski dengan sejumlah catatan. Ia menyebutkan bahwa regulasi semacam ini nyaris tidak memiliki preseden di Spanyol dan bahwa kriteria umum prioritas nasional masih tergolong baru, sehingga belum diketahui apa yang pada akhirnya akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, melihat bagaimana mahkamah tersebut memutus perkara serupa di masa lalu, sang hakim mengisyaratkan bahwa mahkamah bisa menyatakan undang-undang ini inkonstitusional karena merupakan kebijakan yang diskriminatif. Dengan demikian, keputusannya masih tertunda.